Beberapa Cotoh Kasus pada Akuntansi Forensik
Kasus PT. Telkom dan PT. Aria West Internasional
Persengketaan ini
bermula dari perbedaan pandangan soal butir-butir Kerja Sama Operasional (KSO)
antarkedua belah pihak yang ditandatangani pada 1995. Awalnya, Telkom menggugat
Aria West ke pengadilan lantaran perusahan itu tak membangun ratusan ribu
satuan sambungan telepon sebagaimana tertuang dalam butir KSO. Sebaliknya, Aria
West membawa perkara itu ke Badan Arbitrase Internasional.
Alasannya, Telkom
telah mengabaikan beberapa butir kesepakatan KSO. Untuk itu, Aria West menuntut
Telkom membayar kepada mereka sebesar US$ 1,3 miliar.
AWI sendiri merupakan perusahaan yang pemegang saham terbesarnya PT Artimas Kencana Murni (52,5%) dan perusahaan telekomunikasi multinasional raksasa AT&T (35%). Perusahaan yang komisaris utamanya Edwin Soerdjajaya ini sedang menjalin hubungan dengan operator telekomunikasi besar Siemens dalam pembangunan SST lain.
Telkom cidera janji
Pernyataan pihak AWI
ini agaknya ingin menegaskan kembali posisi PT Telkom yang dianggap telah cidera
janji dalam kontrak KSO (kerjasama operasi). Sebelumnya, pada 1
April 2001 AWI mengeluarkan rilis yang menyatakan pihaknya akan menyetop
pembayaran pendapatan ke Telkom. Ini terkait dengan tidak dilaksanakannya
kewajiban-kewajiban Telkom dalam kontrak KSO.
Sebagai mitra KSO
Telkom dalam pembangunan tambahan SST (satuan sambungan telepon) di Divisi
Regional (Divre) III Jawa Barat, AWI diwajibkan mengeluarkan MTR (Minimum
Telkom Revenue) untuk setiap SST yang telah terpasang. Di pihak lain,
Telkom wajib membangun sejumlah 474.000 SST sebagai lawan prestasinya.
Dalam perjanjian itu, Telkom juga menyanggupi
menyelesaikan 107.536 SST tambahan di Divre III pada akhir 1997. Atas dasar
itulah kemudian AWI menyanggupi dan mulai membayar MTR pada Februari 1996. Akan
tetapi, sampai dengan 30 Maret 2001, meminjam istilah AWI, Telkom gagal
memenuhi kewajibannya.
Denni menjelaskan
bahwa bagaimanapun juga, jumlah MTR adalah fixed karena
acuannya adalah jumlah SST yang dianggap telah ada. "Sekarang yang terjadi
kami telah membayar MTR tersebut mulai 1996, tetapi SST tambahan yang
diperjanjikan ternyata belum terpasang," kata Denni. Itu merupakan
konsekuensi logis karena 107.536 SST yang dijadikan asumsi awal tidak terpenuhi
sebagaimana mestinya.
Tidak memiliki bukti
Sedangkan menurut
Telkom, mereka telah memenuhi target 107.536 SST dan bahkan realisasinya telah
melebihi target. Seperti diberitakan Kompas, Presiden Komunikasi
Telkom, D. Amarudien, sejak November 1995 telah terbangun sebanyak 152.940 SST
atau ALU (access line unit). Ditambah lagi, semua bukti-buktinya telah
diserahterimakan kepada Direksi AWI pada 16 Juli 1997.
Ketika hal ini
dikonfirmasikan ke AWI, mereka menyatakan berkas-berkas yang diserahkan Telkom
pada 1997 itu hanyalah merupakan klaim, bukan bukti realisasi proyek. Terlebih
lagi, AWI menganggap berkas-berkas tersebut tidak disertai dengan data
pendukung yang cukup. Dan tidak seperti yang diberitakan di beberapa
media, Denni mengungkapkan bahwa pembayaran MTR yang dihentikan hanya sebesar
25% dari jumlah yang seharusnya. Sejak 1996 AWI membayar MTR kepada Telkom
sebesar Rp340 miliar. AWI menghentikan pembayaran pendapatan atas saham
tambahan kepada Telkom itu sebagai upaya untuk mengembalikan kelebihan
pembayaran.
Negosiasi buy out tersendat
Sebagai pilihan lain
untuk menyelesaikan sengketa dengan Telkom, AWI saat ini tengah serius
menjajaki opsi buy out. Akan tetapi, lagi-lagi negosiasi buy
out pun berjalan tersendat. Pasalnya, harga yang diajukan Telkom
sangat jauh terpaut dengan yang diinginkan AWI.
Untuk transaksi buy
out ini, AWI mengajukan nilai AS$ 1,3 miliar, sedangkan Telkom di lain
pihak merasa cukup
dengan angka AS$ 260 juta. Nilai transaksi kedua mitra bisnis ini memang
terpaut sangat jauh. Argumen Telkom yang menyertai angka AS$ 260 juta mengacu
pada penilaian kinerja AWI.
Di sisi lain, AWI
menyatakan jumlah itu masih jauh dari hasil proyeksi ABN Amro atas transaksi
itu, yaitu sebesar AS$ 675 juta. ABN Amro dalam hal ini, menurut AWI, merupakan
konsultan independen yang tidak ada hubungan bisnis dengan AWI dan juga Telkom.
"Jadi penilaiannya pasti objektif," tegas Denni .
Sebenarnya, saat
kontrak KSO ditandatangani pada 1995, AWI dan Telkom sepakat untuk melakukan
kerjasama sampai dengan 2010. Kemudian di tengah jalan, lahirlah UU No.36 tahun
1999 tentang Telekomunikasi, sehingga pemerintah menawarkan mitra KSO Telkom
lima opsi, yaitu modifikasi perjanjian, joint venture dengan
Telkom atau Indosat, lisensi, dan yang terakhir buy out.
Sengketa
antara PT Telkom dan PT Aria West Internasional (AWI) melalui proses yang berat
dan memakan waktu hampir dua tahun, akhirnya diselesaikan melalui akuisisi AWI
oleh PT Telkom dalam Tahun 2003. Dalam sangketa ini, Awi menggunakan
Pricewaterhouse Coopers (PwC) sebagai akuntan forensiknya, dan penyelesaikan
dilakukan di luar pengadilan. PT Telkom Memberikan tawaran saham kepada PT Aria
West Internasional.
Bermacam-macam
hal dapat memicu terjadinya sangketa. Sangketa antara dua pihak bisa
diselesaikan dengan cara berbeda, apabila menyangkut dua pihak. Pihak yang
bersangketa bisa menyelesaikan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian
sengketa, sedang pihak lain melalui litigasi. Dalam hal ini, penyelesaian
adalah dengan cara hukum, tetapi yang pertama diselesaikan di luar pengadilan,
sedangkan yang satunya lagi melalui proses beracara di pengadilan.
Sumber :
Kasus Ayam Goreng
Ny.Suharti
Ayam Goreng Ny. Suharti pertama kali muncul sejak
tahun 1962 di Yogyakarta. Rumah makan ayam Ny. Suharti ini dirilis oleh
pasangan suami istri, yaitu Sachlan dan Suharti. Pada awal mula usaha, Ny.
Suharti menggunakan nama Mbok Berek sebagai mereknya. Dinamakan Mbok Berek
karena Ny. Suharti masih keturunan ketiga Mbok Berek yang juga merupakan
pengusaha Ayam Goreng. Namun setelah beberapa tahun kemudian yaitu tahun 1972,
Ny. Suharti mengubah nama rumah makannya dengan nama “Rumah Makan Ayam Goreng
Ny. Suharti”. Dan setelah tiga belas tahun kemudian, ia berani membuka
cabang-cabangnya di berbagai kota. Hingga tahun 1998, sedikitnya ada 14 Rumah
Makan Ayam Goreng Ny. Suharti tersebar di Yogyakarta, Bandung, Semarang,
Jakarta, Pekanbaru, dan Medan.
Rumah Makan Ayam Goreng Ny. Suharti ini mengalami
pemecahan kepemilikan. Pada awalnya yaitu tahun 1962, rumah makan tersebut
dimiliki oleh Ny.Suharti dan suaminya. Tetapi setelah 30 tahun menjalankan
bisnis, usaha tersebut terpecah karena masalah keluarga. Ternyata ia dikhianati
sang suami yang membawa lari semua usahanya yang sudah mereka rintis sejak
awal. Semua cabang yang sudah dibuka pun diakuisisi oleh suaminya. Hal tersebut
dipicu oleh kehadiran orang ketiga yang berhasil menggoda sang suami, Sachlan. Meski Suharti menuding suaminya berbuat curang,
tapi nasi telah menjadi bubur. Suaminya adalah pemilik resmi dan sah usaha
tersebut. Pada tahun 1992, Suharti merelakan kejadian pahit tersebut
dan memberanikan diri untuk membuka kembali gerai ayam gorengnya di Semarang
dan terpisah dengan suaminya. Logo Rumah Makan Ayam Goreng Ny. Suharti pun
mengalami perubahan. Logo awal usaha tersebut adalah bergambar dua ayam dengan huruf S di
tengahnya dan tulisan Ny. Suharti. Kemudian berganti menjadi logo dengan potret
Ny. Suharti yang memakai busana Jawa.
Sumber
:
https://www.liputan6.com/bisnis/read/752879/lika-liku-dua-logo-ayam-goreng-nysuharti
PT Asian Agri Grup
Terungkapnya
dugaan penggelapan pajak oleh PT AAG, bermula dari aksi Vincentius Amin Sutanto
(Vincent) membobol brankas PT AAG di Bank Fortis Singapura senilai US$ 3,1 juta
pada tanggal 13 November 2006. Vincent saat itu menjabat sebagai group
financial controller di PT AAG – yang mengetahui seluk-beluk keuangannya.
Perbuatan Vincent ini terendus oleh perusahaan dan dilaporkan ke Polda Metro
Jaya. Vincent diburu bahkan diancam akan dibunuh. Vincent kabur ke Singapura
sambil membawa sejumlah dokumen penting perusahaan tersebut. Dalam pelariannya
inilah terjadi jalinan komunikasi antara Vincent dan wartawan Tempo.
Pelarian Vincentius
berakhir
setelah pada tanggal 11 Desember 2006 ia menyerahkan diri ke Polda Metro Jawa.
Namun, sebelum itu, pada tanggal 1 Desember 2006 Vincentius
sengaja
datang ke KPK untuk membeberkan permasalahan keuangan PT AAG yang dilengkapi
dengan sejumlah dokumen keuangan dan data digital.Salah satu dokumen tersebut
adalah dokumen yang berjudul “AAA-Cross Border Tax Planning (Under Pricing of
Export Sales)”, disusun pada sekitar 2002. Dokumen ini memuat semua persiapan transfer pricing PT AAG
secara terperinci. Modusnya dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit
mentah (Crude Palm Oil) keluaran PT AAG ke perusahaan afiliasi di luar negeri
dengan harga di bawah harga pasar untuk kemudian dijual kembali ke pembeli riil
dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan.
Selain itu, rupanya perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekanan PT
AA sebagian adalah perusahaan fiktif. Pembeberan Vincent ini kemudian di tindak lanjuti oleh KPK dengan menyerahkan
permasalahan tersebut ke Direktorat Pajak karena memang permasalahan PT AAG
tersebut terkait erat dengan perpajakan. Menindak lanjuti hal tersebut, Direktur Jendral Pajak,
Darmin Nasution, kemudian membentuk tim khusus yang terdiri atas pemeriksa,
penyidik dan intelijen.
Berdasarkan hasil
penyelidikan tersebut (14 perusahaan diperiksa), ditemukan Terjadinya
penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak penghasilan (PPh) dan pajak
pertambahan nilai (PPN).selain itu juga "bahwa dalam tahun pajak
2002-2005, terdapat Rp 2,62 triliun penyimpangan pencatatan
transaksi. Yang berupa menggelembungkan biaya perusahaan hingga Rp 1,5
triliun. mendongkrak kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar. mengecilkan hasil
penjualan Rp 889 miliar. Lewat modus ini, Asian Agri diduga telah menggelapkan
pajak penghasilan untuk badan usaha senilai total Rp 2,6 triliun. Perhitungan
SPT Asian Agri yang digelapkan berasal dari SPT periode 2002-2005. Hitungan
terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan
negara hingga Rp 1,3 triliun. Dari rangkaian investigasi dan penyelidikan, pada
bulan Desember 2007 telah ditetapkan 8 orang tersangka, yang masing-masing
berinisial ST, WT, LA, TBK, AN, EL, LBH, dan SL. Kedelapan orang tersangka
tersebut merupakan pengurus, direktur dan penanggung jawab perusahaan. Di
samping itu, pihak Depertemen Hukum dan HAM juga telah mencekal 8 orang
tersangka tersebut.
Pada
tanggal 11 Januari 2013, Vincentius bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
Klas II Narkoba Cipinang, Jakarta setelah bebas bersyarat lantaran menjadi justice collaborator. Di Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi Justice Collaborator yaitu seorang
pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui
perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Awalnya Vincentius
divonis 11 tahun penjara pada tanggal 3 April 2008 tetapi atas kerjasama mantan
manajer pajak PT Asian Agri, Mahkamah Agung menjatuhi vonis 2 tahun penjara
dengan 3 tahun masa percobaan dan denda sebesar Rp2,5 triliun terhadap PT Asian
Agria pada akhir 2012.
Sumber
:
https://news.detik.com/berita/d-717937/pembobol-rekening-rp-30-m-balik-ancam-asian-agri
https://slideplayer.info/slide/13922806/
Komentar
Posting Komentar